bacalah

Anambas - Entah apa yang ada dipikiran A (37), hingga tega mencabuli Ta yang tidak lain merupakan anaknya sendiri. Tidak tanggung-tanggung, Ta yang lahir tahun 2003 itu, diketahui telah mengandung enam bulan akibat hubungan terlarang itu. Kepada penyidik, pria yang tidak lain merupakan ayah tiri korban tersebut mengaku perbuatan kejinya itu telah ia lakukan sejak korban masih berusia 13 tahun. Untuk melancarkan nafsu setannya, pria ini mengaku kerap mencuri-curi waktu saat Sang istri sedang ke pasar pada subuh hari dan saat istri tengah tertidur lelap pada malam hari. "Tersangka ini mengakui perbuatannya. Dalam satu bulan, pengakuannya tiga kali melakukan hubungan itu. Setelah mengetahui korban hamil, pengakuannya tidak melakukan lagi," ujar Kapolres Anambas AKBP Junoto saat ditemui di Mapolres  Anambas  Selasa (2/1/2018). Ia menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan kakek korban yang akhirnya melaporkan dugaan pencabulan tersebut ke Polres Anamba

BATAM -  Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap kasus tindak pidana korupsi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2017. Tahun ini, terdapat 29 kasus korupsi yang ditanggani dan jumlahnya naik dibandingkan dengan kasus yang ada tahun 2016 sebanyak sembilan kasus. "Berarti untuk kasus korupsi mengalami peningkatan sebanyak 20 kasus atau 200 persen. Sementara untuk penyelesaian kasus korupsi tahun 2017 sebanyak 26 berkas perkara, sisa tiga masih dalam proses penyidikan," kata Kapolda Irjen Pol Didid Widjinardi didampingi Wakapolda Brigjen Pol Yan Fitri Halimansya dan Kabid Humas Polda Kepri Kombes S. Erlangga dalam Refleksi Akhir Tahun 2017 Polda  Kepri , akhir pekan. Dijelaskan, dibandingkan penyelesaian kasus korupsi tahun 2016 lalu, hanya sebanyak 15 kasus, artinya mengalami peningkatkan sebanyak 11 kasus korupsi atau 73 persen. Di tahun 2017 jumlah uang negara yang diselamatkan nihil, sedangkan tahun 2016 sebanyak Rp3.810.621.008. "Kasus korupsi di Provinsi Kep

Jakarta - Komandan Kontingen Indonesia (Chef de Mission) Indonesia di Asian Games 2018 Jakarta – Palembang, Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin mengingatkan atlet Indonesia akan pidato saat Indonesia menjadi Tuan rumah Asian Games 1962 di Jakarta. Menurut jenderal bintang tiga itu, Asian Games masih muda di tahun 1962. Waktu itu, Asian Games akan menggelar pesta untuk kali keempatnya. “Indonesia juga masih memasuki usia ABG, 17 tahun. Tapi, Presiden Soekarno tak ingin Indonesia dianggap sebagai negara remaja yang galau. Dia bertekad menunjukkan Indonesia sebagai negara besar dan berdaulat,” kata Wakapolri. Dia mengatakan, pemilihan tuan rumah Asian Games sudah dilakukan empat tahun sebelumnya, 1958. Masih terbelit masalah ekononomi, kesejahteraan masyarakat, minim fasilitas olahraga muncul menjadi pro dan kontra. Lantas apa motivasi Presiden Soekarno di tengah kondisi Indonesia masih carut marut pasca perang kemerdekaan? Situasi di mana kondisi ekonomi, sosial, dan politik Ind

Postingan pernyataan HOAX atau informasi Bohong tentang Kapolri yang beredar di media sosial membuat polisi dengan cepat  melacak keberadaan pelaku. Dari pencarian Tim Satgas Dittipidsiber Bareskrim Polri dengan Laporan Polisi No. LP/28/I/2018/Bareskrim tanggal 9 Januari 2018, Polisi berhasil menangkap EE warga Bekasi Barat yang merupakan simpatisan FPI yang merupakan pelaku penyebar postingan pernyataan Kapolri “TITO : INSYA ALLAH KEDEPANNYA PUBLIK LEBIH PERCAYA POLRI DARIPADA ULAMA!!” Melalui Akun Facebook Iwan Laoet. Postingan pernyataan tersebut merupakan HOAX atau informasi Bohong yang diduga dibuat oleh pelaku ang mengandung Unsur Pencemaran Nama Baik/Fitnah dan atau Penghinaan thdp Lembaga/Penguasa Negara dan atau tulisan yang mengandung Unsur Penghinaan. Dari tangan pelaku EE, Polisi mengamankan 1  unit PC merk samsung dan 1 unit HP samsung yang digunakan untuk memposting. Usai di interogasi oleh anggota Bareskrim Polri, pelaku EE mengakui perbuatannya karena mengangg

Tanjungpinang - Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Drs. Didid Widjanardi , SH didampingi beberapa Pejabat Utama Polda Kepri beserta  Kapolres  Jajaran menghadiri acara silaturahmi Danrem 033/WP dengan FKPD Prov / Kab / Kota dan segenap komponen bangsa Se- Wilayah Kepulauan Riau di Gedung Serba Guna Makorem, Jumat (18/1) pagi. Dalam sambutannya Kapolda menyampaikan, sangat menyambut baik silaturahmi yang diadakan oleh Danrem beserta FKPD Prov / Kab / Kota untuk merangkul segenap Komponen bangsa dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tambah Kapolda, dengan adanya silaturahmi yang terjalin, sinergitas bukan hanya untuk TNI dan Polri saja tetapi sinergitas kepada seluruh komponen bangsa dalam membangun Provinsi kepulauan Riau dalam segala bidang serta memilihara kemanan dan ketertiban masyarakat. Kapolda juga mengatakan, bahwa Tanjungpinang merupakan satu-satu nya di Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Kepala D

Tanjungpinang - Satreskrim Polres Tanjungpinang melakukan konferensi pers terhadap 5 pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap MW, pegawai disalah satu bank di Tanjungpinang yang dipimpin langsung oleh kasat reskrim Polres Tanjungpinang AKP Dwihatmoko Wiroseno, SH, S.IK. Pelaku yang berinisial JP, OH, BT, AR, IH melakukan tindak pidana pemerasan di Hotel Kita yang berada di jalan D. I Pandjaitan km. 6 Tanjungpinang tempat mereka menginap.  Kejadian tersebut bermula pada hari Kamis (11/01) sekitar pukul 12.00 wib dimana tersangka IH menchatting korban dengan maksud mengajak ketemuan untuk berhubungan sesama jenis, kemudian korban MW sepakat untuk bertemu di Hotel Kita pada hari yang sama. Pada pukul 20.00 wib korban MW mendatangi tersangka IH yang sudah berada dikamar 301 sedangkan ke empat teman pelaku berada dikamar 303. Pada saat korban MW dan tersangka IH berada didalam kamar tersebut, korban langsung mengajak tersangka untuk melakukan hubungan sesa

Tanjungpinang - Keseriusan Polres Tanjungpinang untuk mengamankan proses jalannya Demokrasi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjungpinang bukan isapan jempol semata, hal ini diperlihatkan langsung kepada masyarakat dalam simulasi pengamanan kota ( Sispamkota ) di kantor KPU Kota Tanjungpinang , Rabu (17/1) sore. Personel yang diturunkan dalam kegiatan Sispamkota ini sebanyak 110 orang dari Polres Tanjungpinang serta jajaran yang untuk mengamankan kantor KPU, massa menganggap ada nya kecurangan yang dilakukan dalam proses penghitungan suara di Tempat Pemilihan Suara ( TPS ) sehingga melakukan protes terhadap Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) di Jalan Hanjoyo Putro km 8 Tanjungpinang. Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro, SH, SIK, MH yamg didampingi Wakapolres Kompol Andy Rahmansyah, SIK dan Kabag Ops Afdal, SH mengatakan, kegiatan yang kita lakukan sore ini adalah kegiatan simulasi terkait adanya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang 2018, k

FOCUS GROUP DISCUSSION KAB. KARIMUN. Tribratanews.kepri.polri.go.id – Hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 08.30 Wib di Rupatama Polres Karimun telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Upaya pencegahan tindak pidana Phedofile di Kab. Karimun”. Kegiatan dibuka oleh Waka Polres Karimun KOMPOL I GEDE NGURAH JONI, M, S.H, S.I.K, selaku Narasumber Wakil Ketua Komisioner KPPAD Prov. Kepri Sdr. ERI SYAHRIAL, S.Pd, MPdi. Adapun kegiatan tersebut dihadiri oleh Kamenag Kab. Karimun Sdr. LUKMAN, MUI Kab. Karimun Sdr. H. KHOLIF RIFA’I, Kasat Binmas Polres Karimun AKP ERIMAN, Kasat Lantas Polres Karimun AKP TENGKU FAZRIAL KENEDY, SH, S.I.K., Dinas Sosial, Kabid P2AI Kab. Karimun, Dokter Spesialis kejiwaan, Psikolog RSUD M. SANI, P2TP2A Sdr. ERWAN MUHARUDDIN, Dinas Pendidikan Karimun, Bapas Karimun Sdr. R. ADE. MG, Yayasan Kasih Puan, LSM Sado, PMKK dan Perwakilan guru pada sekolah TK, SD, SMP dan SMU sederajat di Kab. Karimun. Dari kegiatan

Tribratanews.kepri.polri.go.id Mengetahui kerawanan tahapan pendaftaran Pilkada dapat dilihat dari  sisi paslon dan pendukung paslon yang menyebabkan konflik. Masalah tidak lengkapnya berkas paslon dan  dokumen pencalonan yang tidak sah seperti ijazah, syarat tidak dipidana/bebas bersyarat, surat keterangan mundur dari jabatan tertentu, dan surat keterangan kesehatan di verifikasi kurang tuntas. Melihat hal tersebut muncullah kerawanan  dan ancaman yang akan mewarnai kerusuhan pada Pilkada. Adapun Kerawanan dan ancaman tersebut meliputi : 1.Unjuk rasa/protes pendukung dan kelompok lainnya terhadap hasil verifikasi KPUD 2.Pengerahan massa untuk menghadiri pengumuman hasil verifikasi 3.Protes pengurus Parpol/tim sukses/simpatisan  yang tidak lolos verifikasi Untuk mengantisipasi hal tersebut Polri akan mengambil beberapa langkah diantaranya : 1.Melakukan koordinasi dan dengan KPUD kota Tanjung Pinang serta melakukan pengamanan terbuka dan tertutup 2.Melakukan pengamanan terbuk

Tribratanews.kepri.polri.go.id Terselenggaranya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Tanjung Pinang telah memasuki tahapan Ops Mantap Praja Seligi 2018. Paslon yang akan maju harus melewati tahapan – tahapan yang telah ditentukan. Dimulai dengan tahapan Deklarasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 -10 Januari  2018 lalu, 3 Paslon yang terdaftar dipastikan akan maju pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Tanjung Pinang. Selanjutnya Para Paslon harus menunggu pengumuman penetapan pasangan calon dan nomor urut Paslon pada tanggal 12-13 Februari 2018. Memasuki Tahap Kampanye yang akan dimulai pada tanggal 15 Februari – 23 Juni 2018, para Paslon akan menyelenggarakan kampanye terbuka, rapat umum dan rapat tertutup. Selanjutnya para Paslon memasuki tahap masa tenang pada tanggal 24 – 26 Juni 2018. Distribusi logistik Pemilu  ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) diharapkan tepat waktu pada hari terakhir masa tenang para Paslon yakni pada tanggal 26 Juni 2018. P

Tribratanews.kepri.polri.go.id. POLITIK UANG atau dikenal juga dengan istilah POLITIK PERUT adalah suatu bentuk pemberian uang, barang atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih calon dan Partai tertentu atau sebaliknya memilih calon dan Partai tertentu pada saat pemilihan umum. Politik Uang atau Politik Perut ini sangat berbahaya dalam membangun sebuah proses demokrasi yang bersih karena perannya yang sangat berdampak merusak : Pertama ,  Politik Uang Merendahkan Martabat Rakyat . Para calon atau Partai tertentu yang menggunakan Politik Uang untuk menentukan siapa yang harus dipilih dalam Pemilu telah secara nyata merendahkan martabat rakyat. Suara dan martabat Rakyat dinilai dengan bahan makanan atau uang yang sebenarnya nilainya tidak sebanding dengan apa yang akan didapat selama sang Calon menduduki kursi yang berhasil direbut dengan cara ini. Proses ini jelas merupakan pembodohan massal karena rakyat dikelabui dan dibodohi hanya

Tribratanews.kepri.polri.go.id. Untuk meminimalkan masalah yang mungkin timbul itu, diperlukan peran serta masyarakat, tidak semata-mata tanggungjawab pemerintah saja. Untuk menggulangi permasalah yang timbul karena pemilu antara lain : Seluruh pihak yang ada di daerah sampai pusat, bersama-sama menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Pilkada. Tokoh-tokoh masyarakat yang merupakan panutan diharapkan memberikan contoh yang baik bagi warganya. Ini akan menekan munculnya konflik. Saling menghargai pendapat. Perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah hal wajar. Dengan kesadaran menghargai pendapat orang lain, maka pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar. Sosialisasi kepada warga ditingkatkan, agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat. Memilih dengan hati nurani tanpa paksaan dari orang lain. Sehingga prinsip-prinsip pemilu dapat terlaksana dengan baik. Bangsa yang belajar adalah bangsa yang setiap waktu mau berbenah diri. Pemerintah Indonesia telah berus

Tribratanews.kepri.polri.go.id. Dalam pelaksanaannya Pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di wilayah masing-masing. Tugas yang dilaksanakan KPUD ini sangat berat, yaitu mengatur pelaksanaan Pilkada ini agar dapat terlaksana dengan demokratis. Mulai dari seleksi bakal calon, persiapan kertas suara, hingga pelaksanaan Pilkada. Dalam pelaksanaannya selalu saja ada masalah yang timbul. Seringkali ditemukan pemakaian ijasah palsu oleh para bakal calon. Hal ini sangat memprihatinkan sekali. Seandainya para bakal calon tersebut kemudian berhasil menduduki posisinya, bagaimana nantinya nasib daerah tersebut, karena telah dipimpin oleh orang yang bermental korup. Karena mulai dari awal saja sudah menggunakan cara yang tidak benar. Di sisi lain, biaya yang digunakan dalam masa pencalonan yang tidak sedikit, seringkali membuat calon terpilih melakukan segala cara agar biaya yang telah dikeluarkannya selama proses pencalonan dan pemilihan berlangsung, dapat kembali sec

Tribratanews.kepri.polri.go.id. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan yang kewenangannya berada di tangan rakyat. Semua anggota masyarakat (yang memenuhi syarat pilih) diikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan dalam aktivitas pemilu. Pelaksanaan demokrasi ini telah dilakukan sejak dahulu di berbagai daerah, hingga Indonesia merdeka sampai sekarang ini. Demokrasi di Indonesia bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, yang kemudian disebut sebagai Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan; musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan berpangkal tolak pada faham kekeluargaan dan kegotongroyongan. Indonesia pertamakali melaksanakan pemilu pada akhir tahun 1955, yang diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan. Pilkada secara langsung ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Ada lima pertimbanga